Label

Catatan Sejarah Ideologi Ekonomi Indonesia

Di era Perang Dingin Dunia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Indonesia menjadi medan pertarungan dan perebutan dua kutub ideologi politik dan ekonomi yang saling bersaing dan berlawanan, bahkan acapkali saling berperang secara fisik dan militer: kapitalisme yang dinahkodai Amerika dan Barat dan sosialisme yang dinahkodai Rusia (kala itu Uni Soviet) dan Republik Rakyat Cina atau RRC.

Mulanya, utamanya di era-era akhir kepemimpinan Bung Karno, kiblat Indonesia adalah sosialis, di mana setelah kekecewaan terhadap Amerika dan PBB, Bung Karno lebih memilih berkiblat ke Rusia (dan juga Cina-Peking). Namun roda sejarah pun berubah dan berganti, setelah kup-deta terhadap Bung Karno yang dilakukan militer Indonesia pimpinan Jenderal Soeharto yang dibantu CIA, Indonesia pun berkiblat ke Amerika ketika Jenderal Soeharto menjadi presiden Indonesia menggantikan Bung Karno yang digusur dan tergusur.

Bersamaan dengan duduknya Soeharto di tampuk kekuasaan tersebut, kapitalisme pun menjadi pilihan ideologi ekonomi dan kebijakan pembangunan Indonesia, di mana di era Orde Baru tersebut yang menjadi para teknokratnya adalah mereka yang lazim disebut “Mafia Berkeley”. Memang ada banyak pencapaian ekonomi di era Soeharto tersebut. Meski demikian, tentu saja, banyak juga ironi dan kelemahannya. Para ahli dan pakar yang mengkritik ideologi kapitalisme yang bertumpu kepada akumulasi modal di tangan segelintir elit itu, contohnya, mengkritik bahwa dalam praktiknya kebijakan ekonomi kapitalis-liberalis lebih merupakan kerja eksploitatif sejumlah Negara maju dan penguasa modal atas banyak Negara berkembang atau Negara-negara yang lazim disebut Dunia Ketiga.

Di sini, meski sudah banyak dikritik, analisis dan pemetaan yang dilakukan Lenin atas kapitalisme yang dapat menjadi imperialisme ketika akumulasi modal tersebut hanya berada di tangan sedikit Negara maju atau segelintir elit penguasa modal, masih terbilang relevan bagi sejumlah pakar dan ahli, semisal bagi Paul Baran dan Samir Amin, yaitu bahwa (a) konsentrasi produksi dan kapital yang telah berkembang dalam tingkat yang demikian tinggi akan menciptakan monopoli, dan (b) akumulasi kapital bank dan kapital industri yang ada di tangan segelintir elite oligarkh-korporat dan Negara akan menjelma kapitalisme imperialis ketika telah melampaui batas-batas bangsa dan Negara atau ketika akumulasi kapital (modal) tersebut telah keluar dari segelintir Negara dan para oligarkh-korporat.

Tak hanya itu saja, Osvaldo Sunkel, sebagai contohnya, menegaskan bahwa konsentrasi dan monopoli kapital internasional di tangan sejumlah MNC telah seringkali mengakibatkan disintegrasi nasional sebuah Negara dan bangsa yang akibatnya malah memperlemah kekuatan sebuah bangsa atau Negara bersangkutan untuk berkembang secara mandiri.

Dalam sejarah ekonomi bangsa kita sendiri, tepatnya di era Orde Baru Presiden Soeharto, terjadi akumulasi modal di tangan segelintir elit dan keluarga presiden atau golongan tertentu di satu sisi, dan di sisi lain terjadinya penetrasi modal asing yang begitu kuat hingga menyetir kebijakan politik dan ekonomi Indonesia, bahkan dalam skala politik dan ekonomi global. Juga menciptakan oligarki lokal yang tidak sehat hingga otoritarianisme feodalistik berbaju militer dan satu partai yang mengabdi kepada penguasa (presiden) kala itu. Menyadari hal demikian, di era tahun 70-an hingga 80-an, sejumlah cendekiawan yang kritis mulai bersuara bahwa ketika kedudukan bangsa Indonesia sendiri lemah justru malah hanya akan menempatkan bangsa Indonesia dalam ketergantungan pada kekuatan asing semata, yang karenanya perkembangan ekonomi Indonesia sebenarnya hanya bentuk nyata ekspansi kekuatan kapitalis oligarkhi tersebut. Singkatnya, Indonesia hanya jadi “sapi perah” dengan pembagian hasil atau keuntungan yang timpang dan tidak adil.

Menyikapi keprihatinan tersebut, sejumlah intelektual kritis menyarankan agar Indonesia harus sudah mulai menghentikan ketergantungan kepada bantuan asing (hutang) yang pada kenyataan malah membebani dan bahkan memenjarakan kebijakan-kebijakan politik Indonesia untuk menjadi Negara yang telah menegaskan dirinya sebagai bangsa yang justru merupakan pioneer dan penggagas gerakan Non-Blok, dan seyogyanya membatasi pada pinjaman-pinjaman yang sangat diperlukan saja. Sejatinya, Indonesia sudah semestinya membatasi ekspansi perusahaan-perusahaan asing dan harus mulai memberi kesempatan dan memberikan perlindungan kepada industri dan perusahaan nasional. Hal ini tak lain karena jika bangsa kita ingin maju secara berdikari, maka bangsa ini harus terbebas dari hutang luar negeri dan mulai membangun basis inovasi-nya sendiri, semisal melalui riset atau alih-tekhnologi.

Seperti dapat kita baca dalam catatan-catatan sejarah ekonomi dan pembangunan bangsa kita, di era Orde Baru itu memang ada pertumbuhan ekonomi, namun sifatnya tidak merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah bahkan etnik tertentu saja. Demikian juga di era Orde Baru tersebut banyak dibangun industri, akan tetapi industri-industri tersebut bukan milik bangsa kita, melainkan perpanjangan tangan kekuatan modal alias kapital Negara-negara tertentu (semisal Amerika), hingga keuntungan yang didapat dari kekayaan Indonesia justru lebih banyak keluar, dan kalau pun dinikmati bangsa kita, itu pun hanya bagi sekelompok elit yang dekat dengan lingkaran dalam kekuasaan dan pemerintah Indonesia di era Orde Baru, semisal keluarga presiden. Sementara itu, dari segi birokrasi, banyak juga korupsi yang dilakukan para pejabat dan birokrat di pusat dan di daerah, yang semakin membuat Negara mengalami kebocoran, di saat Negara sendiri dibiayai dan diselenggarakan dari hutang luar negeri, yang bahasa halusnya acapkali disebut “hibah” itu.

Dan sebelum mengakhiri tulisan ini, mungkin tak ada salahnya jika kita menyimak dan merenungi sejenak apa yang pernah dikatakan Hugo Chavez dalam salah satu pidatonya: “Kita harus menentang hak-hak istimewa para elit yang telah menghancurkan sebagian besar dunia”. Barangkali dalam hal ini, apa yang dikatakan oleh Hugo Chavez itu memang relevan bagi kita, bagi Indonesia tercinta kita untuk saat ini dan di masa yang akan datang.

Sulaiman Djaya 


1 komentar: